SYARAT DAN KETENTUAN
PENGGUNAAN NAMA PERSEROAN

Nama yang digunakan untuk perseroan harus sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2011.

Nama yang digunakan merupakan tanggung jawab pemohon.

Pemohon diwajibkan membaca PP Nomor 43 Tahun 2011 tentang Tata Cara Pengajuan dan Pemakaian Nama Perseroan Terbatas terutama terkait ketentuan Pasal 5, Pasal 11 pada Peraturan Pemerintah tersebut

• Isi Pasal 5

  • (1) Nama Perseroan yang diajukan harus memenuhi persyaratan:

    • ditulis dengan huruf latin;
    • belum dipakai secara sah oleh Perseroan lain atau tidak sama pada pokoknya dengan Nama Perseroan lain;
    • tidak bertentangan dengan ketertiban umum dan/atau kesusilaan;
    • tidak sama atau tidak mirip dengan nama lembaga negara, lembaga pemerintah, atau lembaga internasional, kecuali mendapat izin dari lembaga yang bersangkutan;
    • tidak terdiri atas angka atau rangkaian angka, huruf atau rangkaian huruf yang tidak membentuk kata;
    • tidak mempunyai arti sebagai Perseroan, badan hukum, atau persekutuan perdata;
    • tidak hanya menggunakan maksud dan tujuan serta kegiatan usaha sebagai Nama Perseroan; dan
    • sesuai dengan maksud dan tujuan serta kegiatan usaha Perseroan, dalam hal maksud dan tujuan serta kegiatan usahaakan digunakan sebagai bagian dari Nama Perseroan.

• Isi Pasal 11

  • Perseroan yang seluruh sahamnya dimiliki oleh warga negara Indonesia atau badan hukumIndonesia wajib memakai Nama Perseroan dalam bahasa Indonesia.

Jika nama yang Anda pilih memiliki persamaan pada pokoknya dengan nama perseroan yang sudah terdaftar, maka disarankan memilih nama lain untuk menghindari gugatan pihak ke-3.

Segala bentuk gugatan pihak ke-3 terkait penggunaan nama ini menjadi tanggung jawab pemohon.

Kementerian Hukum dan HAM RI berhak untuk membatalkan nama yang tidak sesuai dengan PP Nomor 43 Tahun 2011.

Biaya PNBP yang sudah digunakan tidak dapat diminta kembali.